Bahasa Indonesia 2#

TUGAS SOFTSKILL "Ringkasan Tentang Mata Kuliah Perpajakan"

DOSEN : BAPAK DANANG WIJAYANTO  

NAMA     : IMELDA KURNIAWATI

NPM       : 23211547

KELAS     : 3EB25     

FAKULTAS: EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI

                  UNIVERSITAS GUNADARMA 

                                                                KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat  dan  KaruniaNya saya dapat menyusun tugas yang berjudul “Ringkasan Tentang Mata Kuliah Perpajakan”.

Pada kesempatan ini, saya dengan penuh kerendahan hati mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada Dosen Mata Kuliah , Bapak Danang Wijayanto dan kepada Teman-teman di kelas 3EB25 Universitas Gunadarma.

Penulis berusaha keras agar pembuatan tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi salah satu sumber referensi bacaan yang bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata, perkenankan penulis mengutip pepatah lama yang berbunyi “Tiada gading yang tak retak”. Penulis hanya manusia biasa yang menyadari sepenuhnya bahwa penulisan makalah ini jauh dari sempurna dan untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Penulis selalu terbuka untuk seobyektif mungkin terhadap segala kritik serta saran yang membangun guna perbaikan tugas ini.

                                                                                                    

Bekasi, Oktober 2013

                                                                                                (Imelda Kurniawati)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1            Latar Belakang Penulisan

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas penulis kepada Dosen bidang studi Bahasa Indonesia 2 . Selain itu mengingat tentang pentingnya materi ini dengan Ringkasan tentang Mata Kuliah Perpajakan.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang - undangan tanpa balas jasa secara langsung. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Obyek Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tak langsung, yang artinya bahwa pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli/memperoleh/membuat produknya. Utang pajak adalah tanggungan yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan tarif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan.

1.2            Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat  disimpulkan rumusan masalah yaitu tentang Mata Kuliah Perpajakan.

1.3            Tujuan Pembentukkan Makalah

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis di atas, tulisan ini disusun dengan tujuan:

1.      Mengerti dan memahami pentingnya perpajakan untuk WNI.

2.      Dapat mematuhi peraturan dan membayar iuran pajak pada setiap tahunnya.

BAB II

PEMBAHASAN

a.    Perpajakan

            Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang - undangan tanpa balas jasa secara langsung.

1.      Ciri - ciri pajak :

·         Merupakan iuran (pembayaran) wajib kepada negara

·         Tidak ada imbalan balas jasa secara langsung dari negara kepada rakyat

·         Digunakan untuk kesejahteraan umum

·         Pungutan pajak berdasarkan UU

·         Pendapatan negara dari pajak digunakan untuk pembelanjaan negara.

2.        Landasan Hukum Pemungutan Pajak sebagai berkut :

a.       UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UU”

b.      UU No. 16 Tahun 2000 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”

c.       UU No. 17 Tahun 2000 tentang “Pajak Penghasilan (PPh)”

d.      UU No. 18 Tahun 2000 tentang “Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPn) serta Pajak tentang Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)”

e.       UU No. 20 Tahun 2000 tentang “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”

f.       UU No. 12 tahun 1994 tentang  Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang “Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan”

g.      UU No. 13 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang “Bea Meterai”

3.      Prinsip - Prinsip (Syarat) Pemungutan Pajak sebagai berikut :

·         Prinsip Kepastian (certainty)

·         Prinsip Kesamaan (equality), yaitu pemungutan pajak orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama

·         Prinsip Kelayakan (convenience), artinya pemungutan pajak diupayakan pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang.

·         Prinsip Ekonomi (economy), artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada hasil pemungutan pajak tersebut.

4.      Fungsi Pajak :

·         Fungsi Anggaran (Sumber Penerimaan Negara),  berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara guna membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan nasional.

·         Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan Pendapatan), berfungsi sebagai alat pendistribusian pendapatan masyarakat dan sekaligus sebagai alat pemerataan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

·         Fungsi Regulasi (Alat Pengatur Kegiatan Ekonomi), pemungutan pajak untuk membiayai pengeluaran - pengeluar an pemerintah, baik rutin maupun pengeluaran pembangunan. Selain itu, untuk mendorong produksi dalam negeri pemerintah menetapkan kebijakan pembebasan pajak impor terhadap bahan baku dan pajak yang tinggi bagi barang - barang mewah.

·          Fungsi Alokasi (Sumber Dana Pembiayaan Pembangunan)

5.      Jenis - jenis Pajak :

a.       Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi :

·         Pajak langsung “Direct Ta”, adalah pajak yang bebannya harus dibayar oleh subjek pajak atau wajib pajak, dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak kendaraan bermotor (PKB).

·         Pajak tidak langsung “Indirect Ta”, adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai (PPn), bea balik nama (BBN), dan cukai.

b.      Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi :

·         Pajak Negara atau Pusat, adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Dirjen Pajak), misalnya Pajak Penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak bumi dan bangunan (PBB)

·         Pajak Daerah, adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Misalnya, pajak pertunjukan, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor (PKB)

c.       Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi :

·         Pajak subjektif (bersifat perorangan), adalah pajak yang pelaksanaannya tidak  memerhatikan kemampuan dan keadaan pribadi wajib pajak.

·         Pajak objektif (bersifat kebendaan), adalah pajak yang dalam pelaksanaannya tidak memerhatikan kemampuan dan keadaan wajib pajak. Contoh : pajak tontonan, pajak restoran, pajak perhotealan, dll.

6.      Tarif Pajak dan Sistem Perpajakan di Indonesia :

a.       Tarif Progresif (meningkat) , adalah cara penetapan besarnya tarif pajak yang semakin menaik berdasarkan peningkatan pendapat. Semakin tinggi pendapan, semakin tinggi pula tarif pajaknya.

No.	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	s/d Rp. 25.000.000,00	5%
2.	Di atas Rp. 25.000.000,00 sampai Rp. 50.000.000,00	10%
3.	Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai Rp. 100.000.000,00	15%
4.	Di atas Rp. 100.000.000,00 sampai Rp. 200.000.000,00	25%
5.	Di atas Rp. 200.000.000,00	35%

b.      Tarif tetap , artinya besarnya tarif pajak ditetapkan dalam nilai rupiah tertentu dan tidak berubah - ubah berapa pun besarnya pendapat. Contoh penerapan tarif tetap adalah sebagai berikut.

No.	Dasar Pengenaan (Rp)	Tarif Pajak (Rp)
1.	10.000.000,00	1.000,00
2.	15.000.000,00	1.000,00
3.	20.000.000,00	1.000,00
4.	25.000.000,00	1.000,00

b.      Tarif Proporsional (sebanding) , artinya penetapan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak menurut persentase tetap dari semua penghasilan. Semakin tinggi pendapan, semakin tinggi pula tarif pajaknya.

c.        

No.	Dasar Pengenaan (Rp)	Tarif Pajak	Jumlah Pajak (Rp)
1.	10.000.000,00	10%	1.000.000,00
2.	15.000.000,00	10%	1.500.000,00
3.	20.000.000,00	10%	2.000.000,00

d.      Tarif degresif (menurun), artinya penetapan tarif pajak dengan persentase pajak yang semakin rendah apabila objek yang kena pajak semakin besar nilainya.

No.	Dasar Pengenaan (Rp)	Tarif Pajak	Jumlah Pajak (Rp)
1.	10.000.000,00	10%	1.000.000,00
2.	15.000.000,00	9%	1.500.000,00
3.	20.000.000,00	8%	2.000.000,00
4.	20.000.000,00	7%	2.100.000,00

7.      Asas Pemungutan Pajak :

a.       Asas Domisili (tempat tinggal) , yaitu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada domisil (tempat tinggal) wajib pajak.

b.      Asas Sumber , yaitu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber pendapatannya.

c.       Asas Kebangsaan , yaitu cara pemungutan pajak yang tidak tergantung kepada kebangsaan wajib pajak. Setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia diwajibkan membayar pajak.

8.      Pungutan Resmi selain Pajak, yaitu:

a.       Bea meterai , adalah pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda meterai.

b.      Retribusi , adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Misal : iuran parkir, iuran pasar, iuran jalan tol, dll.

c.       Cukai , adalah pungutan resmi yang dikenakan atas barang – barang tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misal : cukai rokok, minuman keras, kaset rekaman, dll. 

d.      Bea Ekspor dan Bea Impor , Bea ekspor adalah pungutan resmi kepada eksportir yang akan mengekspor barang dagangannya keluar negeri, berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Sedangkan bea impor adalah pungutan terhadap importir saat mengimpor barang dari luar negeri.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

           Subyek pajak pribadi yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari indonesia. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Subyek pajak badan yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

            Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia. Obyek Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

            Pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tak langsung, yang artinya bahwa pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Ø  Tarif PPN/PPnBM

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif PPn BM adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).
   Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang atas penyerahan/impor BKP-nya dikenakan PPn BM.
3. Tarif PPN/ PPn BM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).

Ø  Yang termasuk DPP

1. Harga jual/ penggantian = nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual/ pembeli jasa karena penyerahan BKP/ Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN/ PPn BM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Nilai Impor = nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN/ PPn BM.
3. Nilai Ekspor = nilai berupa uang, termasuk semau biaya yang diminta oleh Eksportir.
4. Nilai lain = nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Ø  Rumus mencari PPN yang terutang :

PPN yang terutang = tarif x DPP

PPN yang terutang = Pajak Keluaran (PK) yang dipungut oleh PKP penjual dan merupakan Pajak Masukan bagi PKP pembeli. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli/memperoleh/membuat produknya.

Ø  Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1.      Penyerahan barang berwujud yang tergolong mewah

2.      Impor barang berwujud yang tergolong mewah

Ø  Subjek Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3.      Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah

4.      Pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah

a)      Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. Impor Barang Kena Pajak;
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah . Pabean;
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

b)      Pengusaha Kena Pajak (PKP)

 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk Pengusaha Kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

c)      Pengusaha Kecil
Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

d)     Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN
Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak dikenakan PPN, yaitu:

Ø  Jenis Barang Yang Tidak Dikenakan PPN

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:

 a.Minyak mentah dll.Barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.

2.  Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, yaitu :

a.Segala jenis beras dan gabah
b.Segala jenis jagung
c.Sagu
d.Segala jenis kedelai
e.garam

3.   Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak; tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

B.  Jenis Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN
1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi : Jasa dokter umum, jasa dokter spesialis dsb.

2. pelayanan sosial, meliputi : Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo dsb.

3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero)

4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, meliputi :a.Jasa perbankan dsb.

5. Jasa di bidang keagamaan, meliputi :a.Jasa pelayanan rumah ibadah dsb.

6. Jasa di bidang pendidikan, meliputi : Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dsb.

7. Jasa di bidang kesenian

8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan

9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air, meliputi jasa angkutan umum di darat

10. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi: Jasa tenaga kerja dsb.
11. Jasa di bidang perhotelan, meliputi: Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel dsb.
12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi pembuatan KTP dsb.

• Sanksi dalam PPN dan PPnBM

Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri dari:

1. Sanksi administrasi yang meliputi:
1. Sanksi berupa denda;
2. Sanksi berupa bunga;
3. Sanksi berupa kenaikan.
2. Sanksi pidana perpajakan yang meliputi:
1. Sanksi berupa yang bersifat pelanggaran;
2. Sanksi pidana yang bersifat kejahatan.

PPh Pasal 21

Ø  Tidak termasuk penerima penghasilan :

• Pejabat diplomatik, konsulat negara asing
• Pejabat perwakilan organisasi internasional

Ø  Objek Pasal 21 :

• Penghasilan yang diterima secara teratur
• Penghasilan yang diterima tidak teratur
• Upah
• Pesangon dan sejenisnya
• Imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
• Gaji yang terkait dengan Pejabat Negara & PNS
• Uang pensiun
• Natura & kenikmatan, diberikan oleh bukan WP

Ø  Non Objek Pasal 21 :

• Pembayaran asuransi (kesehatan, kecelakaan,...)
• Natura & kenikmatan, diberikan WP
• Natura & kenikmatan, diberikan Pemerintah
• Iuran pensiun dibayar ke Dapen
• Pajak ditanggung pemberi kerja
• THT Taspen & THT Asabri
• Zakat (lembaga zakat disahkan Pemerintah)

Ø  Biaya Jabatan (dalam rangka 3M penghasilan) = 5% dari penghasilan bruto, maks Rp 1.296.000,- / th)

Ø  Biaya Pensiun (dalam rangka 3M uang pensiun) = 5% dari uang pensiun bruto, maks Rp 432.000,- / th)

Ø  Hak WP :

• Meminta Bukti Potong (sebagai kredit, kecuali PPh Ps. 21 Final)
• Mengajukan surat keberatan ke Dirjen Pajak (maks 3 bulan atau force major)
• Banding ke Badan Peradilan Pajak (maks 3 bulan)

Ø  Kewajiban WP :

• Surat pernyataan jumlah tanggungan keluarga
• Surat pernyataan perubahan jumlah tanggungan
• Memasukkan SPT tahunan

Ø  Hak Pemotong :

• Perpanjangan SPT tahunan (maks 31 Maret tahun takwim berikutnya)
• Lebih setor PPh dibawa ke bulan berikutnya
• Lebih setor lagi boleh dibawa ke tahun berikutnya
• Pembetulan SPT (belum diperiksa, maks 2 tahun)
• Surat keberatan (SKPKB, SKPKBT, SKPLB & SKPN)
• Banding ke Badan Peradilan Pajak

Ø  Kewajiban Pemotong :

• Daftar diri ke KPP
• Mengambil formulir
• Menghitung, memotong, dan menyetor
• Melaporkan sekalipun nihil
• Memberikan Bukti Potong kepada pegawai tetap atau tidak tetap
• Menghitung PPh tahunan untuk pegawai (2 bulan)

- PPh Pasal 23 

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, royalty, bunga, hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti jasa teknik, jasa manajeman, jasa konsultan, dan jasa lain, yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 23 UU PPh.

- PPh Pasal 26

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen; bunga; royalti; sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan; serta pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima/diperoleh WP luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 UU PPh.

- PPh Final

Yaitu PPh yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu atau jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus (special treatment) melalui peraturan pemerintah. Misalnya, PPh Final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi, seandainya Wajib Pajak Badan menyewa gedung dari pihak lain untuk dipergunakan sebagai kantor, maka Wajib Pajak Badan wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final yang terutang atas sewa kantor tersebut.

- PPh Pasal 25

Yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan. Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta ketentuan pelaksanaannya.

- PPh Pasal 29

Yaitu kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.

Pajak pendapatan adalah, pajak yang di kalkulasikan selama satu tahun dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan anda harus membayar pajak tersebut,dan surat pajak pendapatan tersebut dikeluarkannya dari tanggal 16 Februari sampai 15 Maret.
Alasan mempertimbangkan pajak pendapatan dalam mengevaluasi proyek-proyek teknis : pajak pendapatan yang terkait dengan rencana proyek mewakili arus kas keluar utama yang harus dipertimbangkan dengan arus kas masuk dan keluar lainnya dalam mengkaji keuntungan ekonomi total dari proyek. Pajak pendapatan merupakan salah satu jenis pengeluaran dan penghematan pajak pendapatan identik dengan pengurangan pengeluaran (seperti penghematan dalam biaya perawatan).

Utang pajak adalah tanggungan yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan tarif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Ø  Ada beberapa cara untuk hapusnya utang pajak :

a.       Pembayaran

Pembayaran dalam hal ini adalah pembaytran dengan uang, lebih tegas dengan mata uang negara yang memungut pajak.

b.      Kompensasi

Kompensasi atau imbalan dengan utang pajak diperbolehkan, dalam hal imbalan tadi dilakukan semata-mata dalam lapangan pajak saja

c.       Daluarsa

Soal dalurasa sebagai suatu sebab hapusnya utang pajak hanya ditujukan kepada penagihan pajak

d.      Pembebasan Pajak

Utang pajak tidak hapus dalam arti yang semestinya, melainkan hanya karena ditiadakan.. Pembebasan ini umumnya tidak dapat diberikan terhadap pajak – pajaknya sendiri melainkan hanya terhadap kenaikan pajak yang diatur dalam undang-undang

e.       Penghapusan

Penghapusan utang pajak bukan diberikan berhubung dengan sifat khusus yang menimbulkan utang pajak, melainkan berhubungan dengan wajib pajak

f.       Penundaan Penagihan

Jika ternyata suatu utang pajak tampaknya tidak mungkin ditagih, maka terdapat suatu cara yang bergerak di dalam administrasi saja untuk sementara waktu pajak tadi tidak ditagih.

Bab iii

PENUTUP

3.1Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang - undangan tanpa balas jasa secara langsung dan mempunyai fungsi sebagai sebagai sumber utama penerimaan negara guna membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan nasional, sebagai alat pendistribusian pendapatan masyarakat dan sekaligus sebagai alat pemerataan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat , pemungutan pajak juga untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pengeluaran pembangunan. Selain itu, untuk mendorong produksi dalam negeri pemerintah menetapkan kebijakan pembebasan pajak impor terhadap bahan baku dan pajak yang tinggi bagi barang - barang mewah dan diwajibkan untuk seluruh Warga Negara Indonesia untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

http://firdausauliarahman.blogspot.com/2012/08/rangkuman-materi-tantang-pajak-kelas-8.html

http://buabuazone88.blogspot.com/2009/01/rangkuman-beberapa-pokok-bahasan_5178.html

 http://www.lintasberita.web.id/ringkasan-materi-kuliah-perpajakan-1/

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

http://muhammadfathoni41.blogspot.com/2010/04/ringkasan-materi-deprisiasi-dan-pajak.html

Setia Negara Anshari Tunggul. 2005. Pengantar Hukum Pajak. Malang : Bayumedia Publishing

Utang Pajak. 2008. Teori Timbul Utang Pajak (www. vivanews. com. online 11 Juni 2010)

_______2005. Pajak Dalam Pembangunan Indonesia (www. antaranews.com. online 11 Juni 2010)