TUGAS DASAR PEMASARAN

TUGAS DASAR PEMASARAN

NAMA KELOMPOK :        
 1. IMELDA KURNIAWATI
2. NURUL FITRIYAH
           3. TWENTY NOSTALIA

       

1 EB 17

Universitas Gunadarma Kalimalang
Jl. KH Noer Ali, Kalimalang Bekasi (eks Duta Plaza) Telp. (021) 88860117

ES KELAPA YANG BERANEKA RAGAM RASA

Menurut pengamatan dari kelompok kami , tempat usaha es kelapa ini dimiliki oleh bapak. Sukirno sangat dinikmati karna masih sangat  sedikit yang menjual es kelapa jenis ini , yang biasanya pedagang hanya menjual Es Kelapa muda murni saja , tetapi usaha bapak sukirno ini sangat kreatif dan unik dia menjual Es Kelapa yang campuran Es kelapa dengan berbagai rasa buah - buah lainnya , ada rasa Alpukat, rasa Sirsak, rasa Mangga, rasa Nangka, rasa Asli dari kelapa muda . Dan bapak sukirno juga membandrol harga yang cukup terjangkau , kalau yang rasa asli kelapa murni dengan harga Rp 2500,- tetapi sedangkan kalau yang Es Kelapa yang beraneka rasa dengan harga Rp 3000,- .

Tempat yang bapak Sukirno berikan juga sangat nyaman dan disebelah kanan dan kiri toko bapak Sukirno ini juga banyak pedagang - pedagang yang lain , serta ada juga tempat cuci steam yang jika ada pengunjung yang ingin santai - santai bersama keluarga sambil menikmati Es Kelapa dan juga bisa sambil mencuci kendaraannya.Es Kelapa ini bertempat di Perum.Mangun Jaya 2 nomor 3 RT 005 / 008.

* FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ES KELAPA :

1. Banyaknya persaingan perdagangan disikitar lokasi tersebut.

2. Apalagi kalau lagi dimusim hujan pendapatan seorang pedagang penjualannya sangat berkurang

3. Konsumen banyak yang menginginkan rasa yang berbeda

4. Konsumen ada yang merasakan tidak puas dengan penjualan Es Kelapa tersebut

KELEMAHAN :

1. Adanya persaingan

2. Pembeli ada yang tidak menyukai buah yang dicampur

3. Ada yang menduga, kalau Es Kelapa tersebut dicampur dengan pemanis buatan

KELEBIHAN :

1. Masih yang belum banyak yang menjual Es kelapa yang jenis rasa tersebut

2. Es kelapa yang berasa dari buah lebih dominan rasa buahnya dibanding dengan rasa kelapa yang aslinya

3. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau

4. tempatnya sangat strategis dan bersih

ANCAMAN :

1. buah yang dipakai untuk dicampurkan ke Es kelapa tersebut jarang sekali mendapatkan jumlah yang sangat banyak , apabila jika suatu hari tidak musim, pasti buah yang didapatkan sangat sedikit , bapak sukirno merasakan rugi.

2. Ketika musim hujan datang , pastinya pembeli Es Kelapa tidak terlalu banyak tau berkurang

PELUANG :

Bapak Sukirno hanya pedagang yang hanya membuka usaha dari modal terkecil tetapi pendapatannya yang didapat setiap hari semakin bertambah hingga sampai sekarang , pengunjung juga selalu bertambah.

Sistem Perekonomian di Indonesia sejak orde lama sampe sekarang

Sejarah Ekonomi di Indonesia

Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”.

Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam sistem perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia.

Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan.Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan hingga saat ini.

Seusai masa kerajaan-kerajaan Islam, pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan masa reformasi.

Sebelum Kemerdekaan
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).

Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
1. Hak mencetak uang
2. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
3. Hak menyatakan perang dan damai
4. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.

Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu. VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk pribumi. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.

Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Disamping itu juga diterapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang Cuma 1.050 metrik ton.

Namun, berlawanan dengan kebijakan merkantilisme Perancis yang melarang ekspor logam mulia, Belanda justru mengekspor perak ke Hindia Belanda untuk ditukar dengan hasil bumi. Karena selama belum ada hasil produksi Eropa yang dapat ditawarkan sebagai komoditi imbangan,ekspor perak itu tetap perlu dilakukan. Perak tetap digunakan dalam jumlah besar sebagai alat perimbangan dalam neraca pembayaran sampai tahun 1870-an.

Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
a.Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro.
b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri.
d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit.
Maka, VOC diambil-alih (digantikan) oleh republik Bataaf (Bataafsche Republiek).
Republik Bataaf dihadapkan pada suatu sistem keuangan yang kacau balau. Selain karena peperangan sedang berkecamuk di Eropa (Continental stelstel oleh Napoleon), kebobrokan bidang moneter sudah mencapai puncaknya sebagai akibat ketergantungan akan impor perak dari Belanda di masa VOC yang kini terhambat oleh blokade Inggris di Eropa.

Sebelum republik Bataaf mulai berbenah, Inggris mengambil alih pemerintahan di Hindia Belanda.

Pendudukan Inggris (1811-1816)
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India.

Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Sesuai dengan teori-teori mazhab klasik yang saat itu sedang berkembang di Eropa, antara lain :
a.Pendapat Adam Smith bahwa tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang menghasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedang tenaga kerja tidak produktif menghasilkan jasa dimana tidak menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Inggris menginginkan tanah jajahannya juga meningkat kemakmurannya, agar bisa membeli produk-produk yang di Inggris dan India sudah surplus (melebihi permintaan).
b.Pendapat Adam Smith bahwa salah satu peranan ekspor adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan (oleh Inggris) dan peranan penduduk dalam menyerap hasil produksi.
c.The quantity theory of money bahwa kenaikan maupun penurunan tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar.

Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain :
a.Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.
b.Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.
c.Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

Cultuurstelstel
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.

Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram–yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan–dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).

Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.

Jelasnya, dengan menerapkan cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai leih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.

Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :

a.Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.

b.Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.

c.Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

Pendudukan Jepang (1942-1945)
Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

ORDE LAMA
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
Kas negara kosong.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir.Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 >>mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a)Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b)Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
c)Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e)Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.

ORDE BARU
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.

Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Pengertian sistem liberal kapitalis

Sistem ekonomi liberal/kapitalis dapat disebut juga sistem ekonomi pasar yang artinya itu adalah sistem ekonomi dimana pengelolaan dalam ekonomi diatur oleh kekuatan pasar. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Dimana setiap individu diakui keberadaannya dan mereka bebas bersaing pasar. Dilain pihak, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya bertugas untuk melindungi, menjaga, dan memberi fasilitas agar setiap individu dapat menjalankan hal dan kebebasannya dengan sebaik-baiknya. Jadi dapat disimpulkan fungsi pemerintah hanya sebagai pelengkap.
Dalam perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas.
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Liberal kapitalis

1. Menerapkan sistem persaingan bebas
2. Adanya pengakuan terhadap hak individu
3. Setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi
4. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
5. Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri
6. Peranan modal sangat penting
7. Pemerintah tidak ikut campur tangan
8. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh)
9. Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi
10. Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi

Ada beberapa keuntungan dalam Sistem Ekonomi Liberal kapitalis:

1. Setiap orang bebas menentukan perekonomian sendiri
2. Setiap orang bebas memiliki alat produksi sendiri
3. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan
4. Produksi didasarkan kehandalan masyarakat
5. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah.
6. Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
7. Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
8. Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.
9. Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.

Ada beberapa kelemahan dari Sistem Ekonomi Liberal kapitalis:

1. Menimbulkan penindasan terhadap manusia lain
2. Pengusaha yang bermodal kecil akan semakin tersisih
3. Menimbulkan monopoli sehingga merugikan masyarakat
4. Dapat menciptakan kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin
5. Renta terhadap krisis ekonomi
6. Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat bilamana birokratnya korup.
7. Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
8. Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut.

Sejarah dan perkembangan dari sistem ekonomi liberal kapitalis

Sistem ekonomi liberal kapitalis lebih bersifat memberikan kebabasan kepada individu/swasta dalam menguasai sumber daya yang bermuara pada kepentingan masing-masing individu untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Hal tersebut tidak terlepas dari berkembangnya paham individualisme dan rasionalisme pada zaman kelahiran kembali kebudayaan Eropa (renaisance) pada sekitar abad pertengahan (abad ke-XVI). Yang dimaksud dengan kelahiran kembali kebudayaan Eropa adalah pertemuan kembali dengan filsafat Yunani yang dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan modern setelah berlangsungnya Perang Salib pada abad XII – XV. Cepat diterimanya kebudayaan Yunani oleh ilmuwan Eropa tidak terlepas dari suasana masa itu, dimana Gereja mempunyai kekuasaan yang dominan sehingga berhak memutuskan sesuatu itu benar atau salah. Hal tersebut mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif diluar Gereja. Dalam hal ini filsafat Yunani yang mengajarkan bahwa rasio merupakan otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran, sangat cocok dengan kebutuhan ilmuwan Eropa waktu itu.
Pengaruh gerakan reformasi terus bergulir, sehingga mendorong munculnya gerakan pencerahan (enlightenment) yang mencakup pembaruan ilmu pengetahuan, termasuk perbaikan ekonomi yang dimulai sekitar abad XVII-XVIII. Salah satu hasilnya adalah masyarakat liberal kapitalis.
Namun gerakan pencerahan tersebut juga membawa dampak negatif. Munculnya semangat liberal kapitalis membawa dampak negatif yang mencapai puncaknya pada abad ke-XIX, antara lain eksploitasi buruh, dan penguasaan kekuatan ekonomi oleh individu. Kondisi ini yang mendorong dilakukannya koreksi lanjutan terhadap sistem politik dan ekonomi, misalnya pembagian kekuasaan, diberlakukannya undang-undang anti monopoli, dan hak buruh untuk mendapatkan tunjangan dan mendirikan serikat buruh.
a.    Sistem liberal kapitalis awal/klasik.
Sistem ekonomi liberal kapitalis klasik berlangsung sekitar abad ke-XVII sampai menjelang abad ke-XX, dimana individu/swasta mempunyai kebebasan penguasaan sumber daya maupun pengusaan ekonomi dengan tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk mencapai kepentingan individu tersebut, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai ekses negatif diantaranya eksploitasi buruh dan penguasaan kekuatan ekonomi. Untuk masa sekarang, sitem liberal kapitalis awal/klasik telah ditinggalkan.
b.    Sistem liberal kapitalis modern.
Sistem ekonomi liberal kapitalis modern adalah sistem ekonomi liberal kapitalis yang telah disempurnakan. Beberapa unsur penyempurnaan yang paling mencolok adalah diterimanya peran pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Pentingnya peranan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengawas jalannya perekonomian. Selain itu, kebebasan individu juga dibatasi melalui pemberlakuan berbagai peraturan, diantaranya undang-undang anti monopoli (Antitrust Law). Nasib pekerja juga sudah mulai diperhatikan dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang melindungi hak asasi buruh sebagai manusia. Serikat buruh juga diijinkan berdiri dan memperjuangkan nasib para pekerja. Dalam sistem liberal kapilalis modern tidak semua aset produktif boleh dimiliki individu terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, pembatasannya dilakukan berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan. Untuk menghindari perbedaan kepemilikan yang mencolok, maka diberlakukan pajak progresif misalnya pajak barang mewah.
Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalis modern antara lain :
1)    Di benua Amerika, antara lain Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador, Kanada, Maksiko, Paraguay, Peru dan Venezuela.
2)      Di benua Eropa, sebagian besar menganut sistem ini antara lain Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cekoslovakia, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris.
3)    Di benua Asia, antara lain India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, Turki, Malaysia, Singapura.
4)    Kepulauan Oceania, antara lain Australia dan Selandia Baru.
5)    Di benua Afrika, sistem ekonomi ini terbilang masih baru. Negara yang menganut antara lain Mesir, Senegal,  Afrika Selatan.

KESIMPULAN :

Perekonomian Indonesia sejak pemerintahan masa orde lama hingga masa reformasi masih mengalami beberapa gejolak. Perekonomian Indonesia masih jatuh bangun. Hal itu dapat dilihat dari :

1. Kemiskinan yang masih ada

2. Pengangguran tingkat tinggi dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja

3. Maraknya para koruptor karena hukum di negeri ini kurang tegas (Indonesia termasuk dalam 5 terbesar Negara terkorup didunia)

4.

REFERENSI 
http://onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/

1.   http://ekonomikro.blogspot.com : Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Lama

2.   http://lindyamelia.blogspot.com : Sistem Perekonomian Indonesia

3.   http://nissakfh.wordpress.com : Sejarah dan Sistem Perekonomian Indonesia

4.   http://dcostareiza.blogspot.com : Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

5.   http://akirawijayasaputra.wordpress.com : Persamaan dan Perbedaan Kebijakan Ekonomi Pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

6.   http://id.wikipedia.org : Sejarah Indonesia

8. Dumairy, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1996.

Puisi

Beningnya embun pagi ini…
indahnya mentari bersinar…
aku termenung dalam lamunan…
semua apa yang telah ada dalam hidupku…

jujur…
aku tak bisa menghindari semua ini…
bayangamu tetap ada dalam pelukku…
senyumanmu selalu ada dalam ingatanku…
apa yg telah kamu beri masih tersimpan dalam memori hatiku…
selalu ada cinta di hatiku yg selalu aku curahkan hanyalah untukmu…
Yang MEMBUAT AKU SALALU ADA Yang NAMANYA RINDU…

“hati”

Peramalan Kas Perusahaan

MANAJEMEN KAS

TUJUAN MANAJEMEN KAS

1. Penyediaan kas yang cukup untuk operasi jangka-pendek dan jangka panjang.
2. Penggunaan dana perusahaan secara efektif pada setiap waktu.
3. Penetapan tanggung jawab untuk penerimaan kas dan pemberian perlindungan yang cukup sampai dana disimpan.
4. Penyelenggaraan pengendalian untuk menjamin bahwa pembayaran-pembayaran hanya dilakukan untuk tujuan yang sah.
5. Pemeliharaan saldo bank yang cukup, bilamana, cocok, untuk mendukung hubungan yang layak dengan bank komersial.
6. Penyelenggaraan catatan-catatan kas yang cukup.

TUGAS CONTROLLER VS. KEPALA BAGIAN KEUANGAN

Sehubungan dengan pengelolaan kas, harus ada hubungan kerja sama antara controller dan kepala bagian keuangan. tugas dan tanggung jawab akan berbeda, tergantung dari jenis dan besarnya perusahaan. biasannya kepala bagian keuanganlah yang bertanggung jawab untuk memelihara hubungan baik dangan bank dan para investor lain, dengan menyediakan pembayaran bunga dan pokok pinjaman tepat pada waktunya, dan menginvestasikan dana yang berlebihan.

Dalam perusahaan yang cukup besar dilakukan pemisahan fungsi antara bendaharawan dan controllership. controller mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengembangan berbagai atau semua bentuk ramalan/ taksiran kas.
1. Menelaah sistem pengendalian itern sehubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas untuk menjamin kecukupan dan keefektivitasnya.
2. Rekonsiliasi rekening bank sebagai bagian dari suatu  sistem pengendalian intern yang baik (dan tugas ini tidak dapat dilakukan olh pegawai bagian keuangan yang menguasai dana, atau pegawai bagian akuntansi yang membukukan transaksi).
3. Penyiapan laporan kas tertentu, yang dianggap cocok.

ELEMEN MANAJEMEN KAS

Pengolaan kas akan dipisahkan menjadi elemen-elemen berikut ini yang dapat mempermudah pembahasan mengenai pengelolaan kas dan menggambarkan berbagai kerja Sama yang saling berhubungan :

• Ramalan/ taksiran kas.
• Manajemen arus kas, yaitu pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas.
• Investasi dana yang “ berlebihan “.
• Hubungan bank.
• Pengendalian internal (internal control).

PERAMALAN KAS

TUJUAN PERAMALAN/ PERKIRAAN KAS

Suatu Ramalan atau taksiran kas (cash forecast) merupakan proyeksi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas serta saldonya dalam suatu periode tertentu. ini merupakan suatu fungsi yang perlu dalam setiap rencana administrasi kas yang dikelola dengan baik.tujuan dasar dari penyiapan anggaran kas adalah untuk merencanakan kas yang diperlukan perusahaan ditinjau dari segi jangka panjang dan jangka pendek juga. juga penyiapan anggaran membrikan alat untuk mengantisipasikan kesempatan penggunaan kas secara efektiv dalam hal ada kelebihan kas. selain tujuan umum ini beberapa kegunaan spesifik dari anggaran kas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mennunjukan fluktuasi yang paling tinggi atau musiman dalam kegiatan perusahaan yang memerlukan investasi yang lebih besar dalam persediaan dan piutang.
2. Untuk menunjukan waktu dan jumlah dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, pembayaran oajak, dividen, dan bunga.
3. Untuk membantu perencanaan pertumbuhan, termasuk jumlah dana yang diperlukan untuk perluasan perusahaan dan modal kerja.
4. Untuk menunjukan jauh dimuka kebuuhan, jumlah dan lamanya dana yang diperlukan dari sumber luaragar memungkinkan usahkannya pinjaman yang paling menguntungkan.
5. Untuk membantu mendapatkan kredit bank dam memjukan kelayakan kredit perusahaan secara umum.
6. Untuk menetapkan jumlah dan lamanya dana yang mungkin tersedia untuk investasi.
7. Untuk merencanakan pengurangan pinjaman.
8. Untuk mengkoordinasi kebutuhan keuangan dari anak perusahaan dan devisi perusahaan.
9. Untuk memungkinkan perusahaan mengambil keuntungan berupa potongan kontan (cash discount) dan pembelian secara progesif, sehingga dangan demikian meningkatkan laba.

METODE PERAMALAN KAS

Tiga metode telah dikembangkan untuk menyusun ramalan kas. Meskipun saldo akhir adalah kas yang ditaksirkan, tetapi metode-metode itu berbeda terutama dalam hubungan titik-tolak peramalan dan perincian-perincian yang tersedia ;

1. Taksiran langsung atas penerimaan dan pengeluaran kas.
2. Metode laba bersih yang disesuaikan ( Ajusted Net Income Method).
3. Diferensial metode kerja (Working Capital Differential).

HUBUNGAN ANTARA ANGGARAN KAS DENGAN ANGGARAN LAIN

Dari pembahasan teerdahulu dengan segera kelihatan, bahwa penyiapan anggaran kas pada umumnya bergantung anggaran yang lain, yaitu anggaran penjualan, laporan perhitungan rugi-laba yang ditaksirkan, berbagai anggaran operasi dan rencana strategis jangka panjang. Sebenarnya anggaran kas merupakan program penjualan yang terkoordinasi serta yang di korelasikan denganperubahan-perubahan neraca dan penjualan serta pengeluaran yang diperkirakan.

Dapat juga diperkirakan, bahwa anggaran kas adalah suatu alat pengecek terhadap seluruh program anggaran. Apabila sasaran-sasaran anggaran operasi tercapai maka hasilnya akan tercermin dalam posisi kas. Sebaliknya apabila gagal mencapai sasaran anggaran, maka bagian keuangan terpaksa harus mencari sumber tambahan kas.

MASA ANGGARAN KAS

Masa anggaran tergantung pada beberapa faktor, termasuk tujuan anggaran, kondisi keuangan perusahaan, dan para eksekutif mengenai praktisnya serta kecermatan taksiran. Sebagai contoh, suatu taksiran jangka-pendek akan dipergunakan dalam menetapkan kebutuhan kas mungkin untuk satu atau tiga bulan di depan. Tapi apabila marjin kasnya rendah, maka diperlukan taksiran mengenai penerimaan  dan pembayaran atas dasar per minggu, atau bahkan per hari.

Sebaliknya, bagi perusahaan yang memiliki jumlah kas yang besar, dapat dikebangkan suatu anggaran kas per bulan, untuk masa enam bulan atausatu tahun di depan. Untuk penetapan kebijaksanaan umum keuangan, akan diprlukan anggaran jangka panjang. Sebagian perusahaan berpendapat, bahwa taksiran yang dibuat untuk menyusun anggaran untuk masa yang terbatas sampai tiga bulan. Perusahaan lai membuat suatu anggaran yang saling berhubungan untuk tiga bulan atau lebih didepan, yaitu dengan selalu menambahkan satu bulan dan menghilangkan bulan berjalan.

Controller harus menyesuaikan peramalan dangan kondisi-kondisi yang ditemukannya. Da dapat menyusun satu anggaran kas jangka pendek untuk tujuan pemenuhan kebutuhan kas, dan juga anggaran jangka panjang untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan kebijaksanaan keuangan.

PELAKSANAAN ANGGARAN KAS

Controller dapat menyiapkan anggaran kas dengan cara biasa, dengan menunjukan jumlah dan tambahan yang diperlukan (jika ada), dan lamanya kebutuhan itu. akan tetapi, tanggung jawab untuk mendapatkan dana ini atas dasar yang palig menguntungkan berada di tangan kepala bagian keuangan atau pejabat utama bidang keuangan.

Kebutuhan kas harus direncanakan sebagai mana halnya dengan operasi-operasi lain. adalah memuaskan dengan hanya mengasumsikan, bahwa volume penjualan yang tinggi dan secara otomatis menghasilkan posisisi keuangan yang sehat. controller mempunyai cara yang efektif dalam menetapkan keperluan akan adanya program keuangan yang dipertimbangkan dengan baik.

PENAGIHAN KAS

A.        ADMINISTRASI PENERIMAAN KAS

salah satu tujuan utama manajemen keuangan adalah mengusahakan adanya penggunaan secara berhati-hati dan efisien. ditinjau dari segi penagihan kas, ada dua fase yaitu;

1.         mempercepat penagihan

2.         pengendalian yang intern yang layak tehadap penaguhan.

B.        MEMPERCEPAT PENAGIHAN

Ada dua metode yang lasim dipergunakan untuk mempercepat pengalihan, yaitu lock-box sistem dan area concentration banking.    lock-box system meliputi penyelenggaraan berbagai rekening/simpanan dalam berbagai area geografis yang mempunyai pengalihan kas dalam jumlah besar, sehinggah penyetor dan para pelanggan akan memakan waktu yang lebih sedikit dalam perjalanan, paling baik apabila tidak lebih dari satu hari.

Menurut sistem area concentration banking, unit lokal perusahaan yang menagih pembayaran dan disetor/ disimpan dalam bank setempat. dari bank lokal, biasanya melalui kiriman kawat/telegram, dana dipindahkan dengan sangat cepat kepada beberapa area atau concentration bank. dana lebih dipindahkan secara otomatis  melalui talegram kepada bank dari kanor pusat perusahaan. dalam cara ini maka waktu dalam perjalanan dapat dipersingkat.

controller diharapkan mengetahui kedua cara tersebut dan cara-cara lain untuk mempercepat penagihan, dan membantu kepala bagian keuangan, bilamana perlu.

C.       PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN KAS

Dalam organisasi perusahaan pada umumnya dijumpai banyak jenis transaksi yang biasa atau rutin. Beberapa sumber yang rutin adalah ;

a)     Penerimaan melalui pos,

b)     Penjualan kontan,

c)      Penjualan kredit.

Tentunya semua perusahaan mempunyai transaksi lain yang kurang bersifat rutin, seperti penerimaan penjualan harga tetap, yang dapat ditangani oleh pejabat tertentu atau memerlukan prosedur khusus. Kebanyakan masalah kas akan berpusat pada transaksi yang baru dikemukakan diatas, karena untuk penerimaan kas yang lebih bersifat luar biasa atau kurang banyak dengan mudah dapat dekenakan suatu pengecekan yang sederhana.

Dengan tidak mempersoalkan sumber kasnya, basis untuk pencegahan kesalahan atau kecurangan adalah prinsip pengecekan  intern (internai check). System tersebut meliputi pemisahan fungsi antara pengurusan fisik uang dengan penyelenggaraan pembukuannya. System itu mengharuskan pekerjaan seseorang pegawai dengan pegawai lain dapat saling melengkapi.

System pengendalian intern harus dirancang atas dasar masing-masing organisasi. Akan tetapi terdapat saran umum yang dapat membantu controller dalam menelaah situasi pada perusahannya sendiri:

1. Semua penerimaan kas melalui pos harus dicatat sebelum ditransfer kepada kasir.
2. Semua penerimaan harus disetor sepenuhnya setiap hari.
3. Tanggung jawab untuk menangani kas harus dirumuskan dengan jelas dan ditetapkan secara pasti.
4. Biasanya fungsi penerimaan kas dan pengeluaran kas harus diisahkan sama sekali (kecuali dalam lembaga keuangan).
5. Penanganan fisik kas harus dipisahkan seluruhnya dari penyelenggaraan pembukaan, dan kasir tidak brwenang/berhak terhadap pembukuan.
6. Para agen dan walil lapangan diharuskan memberikan kwitansi tanda terima, tentunya dengan meninggalkan tembusan untuk arsip.
7. Rekonsiliasi bank harus dilakukan oleh mereka yang tidak menangani kas atau menyelenggarakan pembukaan.
8. Semua pegawai yang menangani kas atau pembukuan kas diharuskan mengambil cuti, orang lain harus menggantikannya selama masa cuti.
9. Semua pegawai yang menangani kas atau pembukuan kas harus diikat dengan kontrak.

10.  Sedapat mungkin dipergunakan alat-alat mekanis yang dapat memberikan alat pengecek tambahan.

11.  Apabila praktis, penjualan kontan harus diverifikasi dengan catatan persediaan dan hasil opname fisik persidiaan.

PENGELURAN KAS

PENGENDALIAN PENGELUARAN KAS

Dalam bidang administrasi kas ini, ada dua aspek pengendalian, yaitu;

1. Penentuan system pembayaran, dan
2. Sistem pengendalian intern.

Pengalaman menunjukan bahwa kegunaan adanya pengendalian yang teliti terhadap               pembayarandalah untuk menjamin agar rekening-rekening hanya dibayarkan pada saat telah jatuh tempo dan bukan lebihdini dari pada itu. Dengan cara demikian, maka kas dapat dihemat untuk investasi sementara.

Pertimbangan lain ini dalam menentukan jadwal pembayaran adalah penggunaan “floating cash” secara nyata. Dengan mengetahui bahwa ada unsur-unsur dalam perjalanan , dankenyataan bahwa biasanya saldo bank selalu lebih besar dari pada saldo menurun buku karena ada cheque-cheque yang masih beredar, maka saldo buku dapat direncanakan peda tingkat yang lebih rendah. “Floating cash” yang masuk dapat diseimbangkan dengan pembayaran kas.

REKENING BANK ADMINISTRASI

Dalam pengendalian pembayaran, menyangkut transaksi divisional anak perusahaan atau kantor lapangan, maka dapat dipergunakan beberapa rekening bank untuk tujuan khusus, misalnya imprest accouns, zero balance accounts, dan automatic balace accounts.

Dalam system zero balance, maka rekening bank  untuk unit organisasi tertentu selalu di pelihara saldonya sebesar nol. Apabilah di terima cheque pembayaran, maka bank di berih wewenang untuk memindahkan dana yang di perlukan dari rekening umum ke rekening khusus untuk membayar itu. Pembayaran dapat di lakukan dengan wesel bayar. Cara lain yang serupa ialah, bahwa kepala bagian keuangan akan memindahkan melalui kawat atau telegram ke dalam zero bank account, seterima pemberitahuan dari bank mengenai permintaan pembayaran. Zero bank accounts dapat mempermudah pengawasan pembayaran melalui satu atau beberapa perkiraan. System terseut juga mempermudah melakukan pengecekan cepa terhadap posisi kas perusahaan

Dalam automatic balance accounts dipergunakan perkiraan yang sama untuk penerimaan dan pengeluaran. Apabilah rekening tersebut telah beradah di atas suatu tingkat maximum yang ditetapkan, maka kelebihan rekening tersebut akan di transfer ke rekening pusat; dan sebaliknya, apabilah saldo yang di bawah tingkat minimum , maka rekening tersebut harus di isi kembali.

PENGAMATAN PENGENDALIAN INTERN

1. PENTINGNYA PENGENDALAN INTERN

Apabilah uang telah di setor ke bank, nampaknya masalah utama pengaman kas telah di pecahkan. Memang benar, bahwa pengendalian pengeluaran kas merupakan hal yang relative sederhana apabilah beberapa aturan di taati. Setelah factor pembelian di setujui untuk pembayaran, langkah berikut biasanya penyiapan cheque untuk ditandatangi oleh pimpinan. Apabilah semua pembayaran mengalami pemeriksaan seperti ini, bagaimanakah bisa timbul sesuatu problema? Tetapi justru disinilah paling besar bahayanya. Setiap kontroler yang harus menandatangani banyak ceque mengetahui bahwa hal tersebut merupakan tugas yang menjemukan yaitu tugas untuk memeriksa apakah laporan penerimaan di lampirkan , membandingkan nama penerimaan uang terhadap faktur, dan membandingkan jumlahnya. Oleh karena tugas tersebut begitu menjemukan , maka hal tersebut dilakukan secara asal jadi saja. Namun tugas itu memang penting untuk mengawasi pembayaran , dan harus dilakukan secara berhati-hati. Yang lain dapat melakukan pemeriksaan secara tiba-tiba sering dokumen dan bukti pengeluaran palsu dipergunakan untu mendapatakan tanda tangan yang keedua kalinya. Pencegahan praktek ini mengharuskan adanya penelitian berhati-hat sebelum cheque ditandatangi, dan jua melalui cara-cara pengamanan lainnya. Tidak dapat di terima begitu saja bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baikmereka yang menandatangani cheque harus bersikap mempertanyakan transaksi yang kelahatan meragukan atau tidak dimengerti sepenuhnya. Memang, pemeriksaan document yang di lampirkan pada cheque sering akan menyoroti pengeluaran yang tidak tepat dan setiap kelemahan dalam prosedur-prosedur lain.

1. BEBERAPA PRINSIP PENGENDALIAN INTERN

Kesempatan penggunaan dana secara tidak wajar atau tidak benar adalah demikian besar, sehingga seorang controller harus selalu menekankan keperluan untuk mengadakan perlindungan yang wajar dalam fungsi pengeluaran kas. Diperlukan adanya kewaspadaan dan prosedur pemeriksaan yang sehat. Meskipun system pengendalian intern dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi , tetapi beberapa saran umum yang bersama ditetapkan sebagai berikut :

1. Ecuali untuk transaksi kas kecil, semua pembayaran harus dilakukan dengan cheque
2. Semua cheque harus diberi nomor terlebih dahulu, dan semua nomor yang dipergunakan atau dibatalkan harus dipertanggung jawabkan
3. Semua cheque pembayaran umum harus ditanda-tangani oleh dua orang secara bersama-sama.
4. Tangung jawab untuk penerima kas harus dipisahkan dari tanggung jawab untuk pengeluaran kas.
5. Semua orang yang menandatangani cheque atau yang menyetujui pembayaran harus dipertanggungkan secukupnya.
6. Rekonsiliasi bank harus dilakukan oleh mereka yang tidak menandatangani cheque atau menyetujui pembayaran.
7. Pencatatan kas harus terpisah sama sekali dari tugas melakukan pembayaran.
8. Faktur yang telah disetujui untuk pembayaran dan semua dokumen pendukung ydiperlukan ang harus menjadi persayarat untuk melakukan pembayaran.
9. Cheque untuk mengisi kembali imprest fund kas kecil dan pembayaran gaji dan upah harus dibayar kepada individu tertentudan bukan kepada perusahaan atau pembawa.

10.  Setelah pembayaran dilakukan,semua dokumen pendukung harus diperforasi atau diberi tanda “telah dibayar” agar tidak bisa dipergunakan untuk kedua kali.

11.  Alat-alat mekanis harus dipergunakan bilamana praktis, misalnya alat penulis cheque dan sebagainya.

12.  Harus diadakan rotasi kerja atau diwajibkan mengambil cutibagi mereka yang bertugas melakukan pembayaran.

13.  Persetujuan bukti/voucher pembayaran biasanya harus dilakukan oleh mereka yang tidak bertuhgas untuk melakukan pembayaran.

14.  Untuk transfer antar bank harus ada persetujuan khusus, dan harus diselenggarakan suatu perkiraan “ Transfer bank”.

15.  Semua bukti/ voucher pengeluaran kas kecil, harus ditulis dengan tinta atau diketik.

1. METODE PENYALAHGUNAAN DANA

Cara pengamanan sebagai mana baru dibicarakan diatas, adalah sebagian dari cara yang dikembangkan atas dasar pengalaman dari banyak perusahaan. Beberapa cara umum untuk melakukan kecurangan adalah sebagai berikut ;

1. Menyiapkan bukti voucher palsu atau mengajukan voucher untuk mendapatkan bayaran dua kali.
2. “Kiting”, atau pinjaman tanpa mendapat persetujuan dengan cara tidak mencatat  pembayaran, tetapi mencatat penyetoran dalam hal melakukan transfer bank.
3. Mencantumkan jumlah total yang tidak benar dalam buku kas.
4. Menaikan jumlah cheque setelahditandatangani.
5. Mencantumkan potongan harga dengan jumlah yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya.
6. Menguangkan cheque gaji/upah atau dividen yang belum ditagih oleh yang berhak.
7. Mengubah bukti/ voucher pengeluaran kas kecil.
8. Memalsukan cheque dan memusnakannya peda saat telah diterima dari bank menggantikan dengan cheque lain yang dibatalkan atau dengan nota pembebanan.

1. REKONSILIASI BANK

Suatu fase pengendalian intern yang penting adalah dengan merekonsiliasikan saldo menurut salinan rekening Koran bank dengan saldo menurun buku. Ini terutama benar lagi bagi rekening umum bank sebagaimana dibedakan  dari rekening yang hanya untuk melakukan pembayaran.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa rekonsiliasi bank harus ditangani oleh seseorang yang bebas dari tugas mengurus penerimaan atau pengeluatan kas. Tugas rekonsiliasi ini dapat ditangani oleh controller atau dilaksanakan sendiri oleh bank. Perhatian khusus haru diberikan tarhadap cheque yang beredar pada periode yanglalu dan terhadap penyetoran yang dilakukan pada akhir periode untuk dapat mendeteksi kiting.

1. DANA KAS KECIL

Pada umumnya perusahaan harus melakukan berbagai pembayaran kecil-kecil. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka  diselenggarakan dana kas kecil diselenggarakan berdasarkan imprest fund system, yaitu suatu system dengan saldo dana yang tetap.

Banyak dana kas kecil seperti ini diperlukan dalam kantor cash cabang atau pada setiap pabrik. Harus disedikan bentuk kwitansi dan proseduryang seragam termasuk limit atau pengeluaran yang dilakukan mengenai saluran ini, melalui persetijuan secara wajar, dan sebagainya.

Apabila mungkin, maka orang yang menangani penerimaan atau pengeluaran kas tidak boleh menangani kas kecil. Cara pengamanan lain meliputi opname kas secara mendadak, pembatasan langsung terhadap semua lembaran kas kecil setelah dilakukan pembayaran, dan pemeriksaan secara teliti terhadap pengisian kembali kas kecil. Meskipun dananya mungkin kecil saja, tetapi dapat dibelanjakan jumlah yang sangat besar (karena pembayaran yang sering). Controller tidak boleh melalaikan pemeriksaan terhadap kegiatan ini.

INVESTASI DANA SEMENTARA

Dalam banyak perusahaan, dana berlebihan atau surplus yang tidak diperlukan untuk tujuan operasi atau compensating bank balance tersedia untuk diinvestasikan. Penggunaan secara berhati-hati atas dana yang tidak dimanfaatkan dapat menambah penghasilan. Meskipun pejabat keuanganlah bisanya yang akan mengarahkan investasi dana semacam ini, tetapi controller akan berhubungan dengan pelaporan dan pengendalian secukupnya serta pada umumnya harus mengetahui tentang masalah investasi.

KRITERIA MEMILIH INVESTASI

Dengan mengetahui adanya kesempatan untuk memperoleh tambahan pendapatan dari dana yang sementara berlebihan, apakah kriteria yang yang dapat dipergunakan dalam memilih alat investasi? Mungkin ada lima criteria tersebut, dan semuanya agak berhubungan:

1. Keamanan pokok pinjaman.
2. Stabilitas harga.
3. Kemungkinan pemasarannya.
4. Saat jatuh tempo.
5. Hasil (Yield).

PEMBATASAN INVESTASI

Kadang-kadang dewan komisaris akan meletakan pembatasan mengenai bagaimana dana sementara dapat diinvestasikan. Dalam kesempatan lain mungkin pejabat keuangan senis yang akn memberikan pembatasan-pembatasan itu. Hal-hal yang tercakup dalam pembatasan akan meliputi:

1. Masa maksimum untuk investasi
2. Posisi kredit pihak yang mengedarkan surat-surat berharga.
3. Investasi maksimum dalam berbagai jenis surat berharga terpilih.

Menurut pihak/perusahaan yang mengedarkan surat berharga.

Menurut  jenis instrument

Menurut Negara asal

Menurut mata uang

Banyak pemberitahuan membeli investasi jangka pendek yang dapat dinegosiasikan. Selain itu, investasi tersebut sering dibayar melalui transef dengan kawat/telegram.

Banyak perusahaaan mengontrak sebuah bank komersial besar untuk bertindak sebagai pengurus dari surat-surat berharga, melakukan pembayaran atas investasi yangDiterima dn menerima dana atas investasi yang diserahakan.

TEKNIK ANALISIS MERAMALKAN KAS PERUSAHAAN

TEKNIK ANALISIS MERAMALKAN KAS PERUSAHAAN

1. Keuangan perusahaan
Teknik meramalkan kas perusahaan adalah teknik dimana untuk mengetahui maju atau berkembangnya atau tidak suatu perusahaan dimasa sekarang atau yang akan datang.
Perusahaan mempunyai dana .
• Keuangan perusahaan lembaga yang melaksanakan fungsi utama menyalurkan dana/surpluslebih kepada mereka yang kekurangan dana.
 Bank komersial lembaga simpanan yang memiliki asset dan pinjaman utama yaitu :depositoØ
 Thrifts lembaga simpanan dalam bentuk tabungan atau pinjaman.Ø
 Perusahaan asuransiØ lembaga keuangan yang menjaga individu dan perusahaan dari kejadian yang buruk.
 Perusahaan sekuritas dan bank investasiØ lembaga keuangan yang menjamin sekuritas dan terlibat dalam kegiatan seperti broker surat berharga, jual beli surat berharga, dan menghasilkan pasar dimana surat berharga diperdagangkan.
 Perusahaan Pembiayaan Lembaga penghubung keuangan yang memberiØ pinjaman kepada individu dan orang yang melakukan suatu usaha dalam bidang bisnis.
 Reksa dana lembaga keuangan yang menawarkan rencana simpanan dimanaØ dana milik partisipan mengakumulasi tabungan selama tahun bekerja mereka sebelum diambil selama tahun penisun mereka.

2. Estimasi penjualan
• Ramalan penjualan merupakan dasar perencanaan bagi berbagai aktivitas di perusahaan. Pada umumnya rencana kerja tersebut dibuat berdasarkan sasaran penjualan/aktivitas lainnya yang berasal dari ramalan penjualan. Dengan demikian ramalan penjualan merupakan elemen penting dalam kegiatan pemasaran maupun bidang-bidang lainnya.
Ramalan yang terlalu optimis dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian karena usaha dana yang dikeluarkan tidak sesuai dengan volume penjualan. Sebaliknya ramalan yang terlalu pesimis mengakibatkan perusahaan dapat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan penjualan.
Peramalan atau Forecasting ialah suatu seni melihat kebelakang, ke kiri dan ke kanan untuk menetapkan apa yang ada di muka.
Jelas disini bahwa karena peramalan merupakan suatu seni maka "Pertimbangan" yang didasarkan atas pengalaman dan akal sehat, akan menjadi kunci terakhir.
Yang dimaksud dengan "melihat ke Belakang" adalah mempelajari data-data intern perusahaan. Sedangkan "ke kiri" dan "ke kanan" adalah mempertimbangkan hasil-hasil dari luar, misalnya riset pasar, pengaruh kebijakan pemerintah pada strategi perusahaan, ataupun kemungkinan serangan pesaing, perubahan situasi ekonomi, tehnologi.

3. Estimasi produksi
• Anggaran produksi adalah anggaran penjualan yang disesuaikan terhadap perubahan persediaan.Untuk menghitung anggaran produksi, diperlukan beberapa data yang digunakan dalam proses penghitungan.Data yang diperlukan :
Data yang telah dihitung dalam anggaran produksi, anggaran bahan langsung, anggaran overhead dan anggaran tenaga langsung keakuratan datanya dipengaruhi data dalam anggaran yang lain.
 Laba rugiØ
Rekening-rekening laporan laba rugi adalah suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, yaitu meliputi:
 Laba merupakan kenaikan modal saham yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari pendapatan operasional perusahaan.v
 Rugi yaitu merupakan penurunan modal saham yang diakibatkan dariv transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pada suatu periode tertentu.

Teknik analisis data dalam teknik analisis data yang akan dilakukan terdiri dari beberapa langkah yaitu meliputi:
 Peramalan PenjualanØ
Untuk menyusun peramalan keuangan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode regresi linier dan model-model yang terkomputerisasi. Analisis regresi merupakan metode yang lebih umum digunakan untuk meramalkan kebutuhan-kebutuhan keuangan dan tidak terlalu mudah terkena perangkap potensial dan metode prosentase penjualan.
Pada analisis regresi ini, persamaan yang digunakan untuk menganalisa data adalah :
Y = a + bX
Keterangan :
Y = adalah variabel dependen
a = adalah intersep (titik potong kurva terhadap sumbu Y)
b = adalah kemiringan (slope) kurva linier
X = adalah variabel independen.
Persamaan di atas dapat digunakan untuk menaksir nilai Y, jika nilai a, b, dan X diketahui. Nilai a merupakan nilai Y yang dipotong oleh kurva linier pada sumbu vertikal Y (a adalah nilai Y, bila X=0).
Nilai b adalah kemiringan (slope) kurva linier yang menunjukkan besarnya perubahan nilai Y sebagai akibat perubahan setiap unit nilai X. besarnya nilai a dan b konstan sepanjang kurva linier.

Tingkat Pertumbuhan Penjualan
Adapun persamaan yang digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penjualan :
Gt = Tingkat Pertumbuhan Penjualan
SRt= Penjualan pada tahun tSRt-1= Penjualan pada tahun t-1
Penentuan besarnya AFN (Additional Fund Needed)
Peramalan Neraca
Peramalan Laporan Laba Rugi